JAKARTA – HARIANMATABERITA.COM – Penggunaan teknologi penyadapan dalam mendukung tugas intelijen kepolisian harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan jaminan perlindungan privasi masyarakat. Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Dalam rapat tersebut, Slamet secara khusus mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap informasi yang diperoleh melalui penyadapan.
“Ia meminta penjelasan mengenai langkah konkret Polri untuk memastikan data hasil penyadapan tidak disalahgunakan, apalagi disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.” Ujarnya Slamet, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini menjadi penting ketika penyadapan menemukan komunikasi pribadi yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Informasi semacam itu harus mendapatkan perlindungan agar tidak berubah menjadi celah pelanggaran privasi masyarakat.
Slamet menegaskan, kewenangan intelijen dalam mendukung deteksi dini dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat.
Selain pengawasan terhadap hasil penyadapan, ia juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyadapan ilegal.
Ia meminta agar pengawasan tidak hanya diarahkan kepada pihak eksternal, tetapi juga mencakup potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lingkungan internal Polri.
Bagi Slamet, penguatan sistem pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan teknologi dan kewenangan intelijen tidak digunakan di luar tujuan yang dibenarkan hukum.
Deteksi Dini Harus Sejalan dengan Perlindungan Privasi
Dalam konteks keamanan nasional, kemampuan intelijen mendeteksi potensi ancaman memang menjadi salah satu instrumen penting. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak masyarakat atas privasi dan kerahasiaan komunikasi pribadi.
Karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan informasi yang jelas, pengendalian akses terhadap data, serta pertanggungjawaban apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan.
Sorotan yang disampaikan Slamet Ariyadi tersebut menempatkan dua kepentingan penting dalam satu perhatian: efektivitas tugas intelijen untuk menjaga keamanan dan kewajiban negara melindungi hak konstitusional warga negara.
Dengan pengawasan yang kuat dan penegakan aturan yang konsisten, pelaksanaan fungsi intelijen diharapkan tetap berjalan profesional tanpa mengorbankan kepercayaan publik maupun hak privasi masyarakat. (Ysk)
- Daerah
- Ekonomi
- Hukum & Kriminal
- Kesehatan
- Nasional
- Olahraga
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Politik
- Teknologi
