SURABAYA,- HARIANMATABERITA.COM – Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur, *M. Kasmu, S.H.*, bersama seluruh jajaran DPD dan DPC GRIB Jaya se-Jawa Timur mengutuk keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, para menteri, dan sejumlah tokoh.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasmu menyusul penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Berita penyadapan ilegal terhadap pembicaraan orang nomor 1 dan para menterinya di Republik Indonesia ini merupakan tindakan makar dan masuk kategori kejahatan luar biasa, apalagi dilakukan oleh mantan Kapolri dengan beberapa anak buahnya,” ujar Kasmu.
Tak tanggung-tanggung semua pelakunya merupakan anggota polisi aktif berpangkat jenderal, bahkan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Tindakan itu merupakan pelanggaran hukum terbesar dalam sejarah di republik ini sejak Indonesia merdeka,” lanjutnya.
Minta Kapolri Usut Transparan Sampai Aktor Intelektual
Kasmu menegaskan, seluruh jajaran GRIB Jaya se-Jawa Timur memberikan atensi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengungkap kasus ini secara transparan, terang-benderang, dan menyeret semua pihak yang terlibat hingga aktor intelektualnya.
Saya M. Kasmu, S.H. dan seluruh jajaran DPD dan seluruh DPC GRIB Jaya se-Jawa Timur mengutuk keras terhadap para pelaku penyadapan tersebut, kami mengatensikan kasus ini kepada Yth. Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengungkap kasus ini dengan transparan, terang-benderang dan menyeret semua pihak yang terlibat hingga aktor intelektualnya,” tegas Kasmu.
Divisi Hukum: Jangan Hanya Andalkan Pengakuan Tersangka
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum GRIB Jaya Jawa Timur, *Muhammad Sahri, S.H., M.H.*, dalam wawancaranya setelah rapat konsolidasi bersama seluruh pengurus DPD dan DPC se-Jawa Timur, meminta proses penyidikan kasus ini tidak hanya mengandalkan pengakuan dari tersangka.
Proses penyidikan itu wajib menggunakan metode-metode ilmiah seperti menggunakan metode _scientific crime investigation_ maupun _scientific evidence_,” ujar Sahri.
Menurut Sahri, penyidik sudah menyita beberapa barang bukti elektronik, di antaranya flashdisk, laptop, dan 4 HP yang dipakai oleh para tersangka, sehingga itu menjadi kunci bagi penyidik untuk membuka kasus secara terang-benderang dengan menggunakan metode _scientific evidence_.
Pertanyaannya sekarang apakah Polri betul-betul serius untuk mengungkap kasus ini? Kalau memang betul-betul serius tentu tidak sulit mengungkap kasus ini,” tutupnya.
Daftar Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Berikut daftar perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini:
1. Mantan Kapolri dan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo
2. Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution
3. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso
4. Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon menggunakan _Lawful Interception Management System (LIMS)_ tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan Bareskrim Polri dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.