BANGKALAN harianmataberita.com – Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan resmi menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar 7,86 persen. Jika disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Timur, UMK Bangkalan yang sebelumnya sebesar Rp 2.550.274 akan naik menjadi Rp 2.750.725.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan yang digelar pada Kamis (19/11/2026) di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Badan Pusat Statistik (BPS), pengusaha yang diwakili APINDO dan HIPMI, serta unsur serikat pekerja.

Berdasarkan berita acara sidang pleno, kenaikan UMK sebesar 7,86 persen dihitung menggunakan formula pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sebesar 4,53 persen.

Selain UMK, Dewan Pengupahan juga menyepakati usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027 sebesar Rp 2.856.547. Angka tersebut naik 6,95 persen dibandingkan UMSK tahun 2026 sebesar Rp 2.670.819.

UMSK tersebut diperuntukkan bagi perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian tertentu serta tingkat risiko pekerjaan yang tinggi.

Dalam pembahasan, unsur pengusaha melalui HIPMI dan APINDO menyampaikan dukungan terhadap kenaikan UMK. Kenaikan upah dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

APINDO juga menyampaikan bahwa penerapan UMK diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah dan besar. Sementara penerapan upah pada perusahaan mikro dan kecil disesuaikan dengan kesepakatan dengan nilai minimal 50 persen dari UMK.

Dari unsur pekerja, Serikat Pekerja BRI dan Serikat Pekerja Haleyora Powerindo turut mendukung usulan kenaikan tersebut. Mereka menilai peningkatan upah diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh sekaligus menjaga produktivitas perusahaan.

Sementara itu, unsur akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura menilai kenaikan UMK diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong tenaga kerja lokal agar memiliki kesempatan bekerja serta berkembang di daerah sendiri.

BPS dalam pembahasan tersebut menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bangkalan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 1,20 persen, 2024 sebesar 1,94 persen, dan 2025 mencapai 4,53 persen.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen.

Hasil kesepakatan pleno tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan disampaikan melalui surat Bupati Bangkalan kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 19 November 2026.

Dengan demikian, angka Rp 2.750.725 untuk UMK dan Rp 2.856.547 untuk UMSK saat ini masih berstatus usulan dan menunggu penetapan resmi Gubernur Jawa Timur.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *