SURABAYA, HARIANMATABERITA.COM – Penanganan perkara dugaan penelantaran anak yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perkara yang dilaporkan sejak 9 Januari 2026 tersebut hingga November 2026 belum mencapai penyelesaian.
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/52/I/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM, tertanggal 9 Januari 2026, dengan pelapor berinisial AW.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pihak pelapor, terlapor berinisial APES telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Agustus 2026 melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAP/TSK/115/VIII/RES.1.24/2026/SATRESPPADANPPO.
Namun, hingga November 2026, menurut keterangan pelapor, tersangka belum dilakukan penahanan dan masih menjalani proses hukum. Kondisi tersebut membuat AW mempertanyakan perkembangan penyidikan serta kepastian hukum atas laporan yang telah berjalan sekitar delapan bulan.
BERKAS PERNAH DIKEMBALIKAN JAKSA, PELAPOR MENUNGGU KEJELASAN
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak pelapor mengaku telah melakukan konfirmasi kepada seorang jaksa bernama Bu Meli pada 28 September 2026.
Dalam komunikasi tersebut, AW mengaku mendapatkan penjelasan bahwa berkas perkara telah dikembalikan kepada penyidik.
Informasi itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik dan perkembangan kelengkapan berkas perkara.
AW mengaku belum memperoleh kepastian yang memadai mengenai proses selanjutnya.
“Sejak 9 Januari 2026 kami melaporkan perkara ini. Pada 6 Agustus 2026 terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami juga mendapat informasi dari pihak kejaksaan pada 28 September 2026 bahwa berkas sudah dikembalikan kepada penyidik. Namun sampai sekarang kami masih menunggu kepastian hukum,” ungkap pihak pelapor.
AKBP MELATI: PETUNJUK P-19 SUDAH DIPENUHI, SEGERA DIKIRIM KEMBALI
Sementara itu, awak media HarianMataBerita.com melakukan konfirmasi langsung kepada Kasat PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melati, untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dalam keterangannya, AKBP Melati menjelaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan. Berkas perkara telah memasuki tahap I dan sebelumnya mendapatkan petunjuk P-19 dari pihak kejaksaan.
Menurut AKBP Melati, pemenuhan petunjuk P-19 telah selesai dan penyidik segera mengirimkan kembali berkas perkara kepada jaksa.
“Terhadap penanganan perkara masih proses. Berkas sudah tahap I dan P-19. Pemenuhan P-19 sudah selesai. Segera kita kirim kembali. Terhadap tersangka masih wajib lapor,” demikian penjelasan AKBP Melati kepada awak media.
Keterangan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa tersangka saat ini masih menjalani kewajiban wajib lapor dan belum dilakukan penahanan.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, proses penyidikan diketahui masih berlanjut pada tahap pemenuhan petunjuk jaksa. Selanjutnya, publik menunggu hasil penelitian kembali berkas perkara setelah dikirimkan kepada kejaksaan, termasuk apakah nantinya dinyatakan lengkap atau P-21.
TERSANGKA BELUM DITAHAN, PELAPOR PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM
Meski telah mendapatkan penjelasan dari Kasat PPA-PPO, pihak pelapor masih berharap adanya kepastian mengenai kelanjutan perkara tersebut.
AW mempertanyakan mengapa sejak penetapan tersangka pada 6 Agustus 2026 hingga November 2026 belum ada tindakan penahanan.
Bahkan, muncul kecurigaan dari pihak pelapor mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memengaruhi proses penanganan perkara. Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya praktik suap maupun intervensi terhadap penyidik.
Karena itu, pelapor berharap pengawasan internal kepolisian dapat memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi.
Perlu dipahami bahwa penetapan tersangka tidak secara otomatis mengharuskan seseorang ditahan. Penangkapan maupun penahanan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku.
Meski demikian, pelapor tetap berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
KAPOLDA JATIM, DIR PPA DAN PPO, SERTA KAPOLRESTABES DIMINTA TURUN TANGAN
Atas kondisi tersebut, AW berharap Kapolda Jawa Timur, Direktur PPA dan PPO Polda Jatim, serta Kapolrestabes Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara ini.
Pelapor meminta adanya evaluasi terhadap kinerja anggota Unit PPA-PPO Polrestabes Surabaya, terutama terkait proses penyidikan, koordinasi dengan kejaksaan, serta penyampaian informasi perkembangan perkara kepada pelapor.
Ada sejumlah hal yang diharapkan mendapatkan penjelasan:
- Apa saja petunjuk P-19 yang sebelumnya diberikan kejaksaan?
- Apakah seluruh petunjuk P-19 telah dipenuhi dan kapan berkas dikirimkan kembali?
- Bagaimana hasil penelitian jaksa setelah menerima kembali berkas perkara?
- Apa pertimbangan penyidik sehingga tersangka saat ini masih menjalani wajib lapor dan belum dilakukan penahanan?
- Bagaimana pengawasan internal terhadap penanganan perkara tersebut?
- Bagaimana jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses hukum berlangsung?
Pelapor menegaskan bahwa dirinya tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diharapkan hanyalah kepastian hukum, transparansi, serta penanganan perkara secara profesional dan proporsional.
PERLINDUNGAN ANAK JANGAN HANYA MENJADI SEMBOYAN
Perkara dugaan penelantaran anak semestinya mendapatkan perhatian serius. Penanganan hukum tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi penyidikan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hak-haknya.
Kini, setelah adanya penjelasan Kasat PPA-PPO bahwa petunjuk P-19 telah dipenuhi dan berkas segera dikirim kembali kepada jaksa, masyarakat menunggu realisasi dari tahapan tersebut.
Kapolda Jatim, Direktur PPA dan PPO Polda Jatim, serta Kapolrestabes Surabaya diharapkan melakukan pengawasan dan evaluasi agar proses hukum berjalan transparan, profesional, serta memberikan kepastian kepada seluruh pihak.
Delapan bulan bukan waktu yang singkat bagi seorang pelapor untuk menunggu kejelasan. Jika proses penyidikan masih berjalan, masyarakat berhak mengetahui perkembangannya melalui penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, HarianMataBerita.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait, termasuk penyidik PPA-PPO Polrestabes Surabaya dan pihak kejaksaan, demi menjaga prinsip keberimbangan serta profesionalitas pemberitaan.(Redaksi)
- Daerah
- Ekonomi
- Hukum & Kriminal
- Kesehatan
- Nasional
- Olahraga
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Politik
- Teknologi

