Harianmataberita.com || Aksi Demo Menuntut KPK untuk segera menetapkan Eksekutif yang terlibat. Sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum memberikan keterangan pada publik terlibat atau tidaknya pejabat Eksekutif Provinsi Jatim dalam pusaran kasus dana hibah. Diamnya KPK ini semakin membingungkan rakyat, atau entah KPK masih mengumpulkan bukti-bukti lengkapnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada lagi baik dari Legislatif, Eksekutif, atau Masyarakat yang jadi tersangka baru, atau KPK lagi menimbang hal lain karena bersangkutan dengan Sandera Politik.
Perlu di ketahui bahwa dana hibah tersebut bersumber dari APBD, dan merupakan domain dari Eksekutif. Jadi tidak menutup kemungkinan Eksekutif juga bisa terlibat pusatan kasus dana hibah ini. Gelombang protes dan unjuk rasa pun terus ada dan semakin intens, mengapa harus pihak Eksekutif yang menjadi sasaran demontrasi. Ada apa dengan para pejabat Eksekutif Provinsi Jatim.
Menjawab pertanyaan tersebut Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA Jatim) dalam aksi demontrasinya pada Hari Rabu (15 Maret 2023), menjawab dengan beberapa temuan dan Investigasi JAKA Jatim. Berikut hasil temuan dan Investigasinya yakni"-kasus dana hibah LAGU tahun 2020 menjadikan kasus terbesar setelah P2SEM yang merugikan Negara sebesar 40,9 Milyard Rupiah,-kasus dana Covid-19 Tahun anggaran 2020-2021 masih tahap penyelidikan,-kasus dan BTT ( Belanja Tidak Tetap) Tahun anggaran 2020-2021 masih tahap penyelidikan".
"Kasus dana hibah 2021-2022 dalam demontrasinya JAKA Jatim menyuarakan tuntuntannya, semua tuntutan JAKA Jatim adalah, agar KPK segera memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan menetapkan para eksekutif yang terseret dalam kasus dana hibah Provinsi Jatim". Terangnya.
MUNCUL NYA GERAKAN SAVE PENDIDIKAN DAN SAVE KADINDIK JAWA TIMUR.
Disela-sela aksi, Musfiq Korlap aksi mengatakan,"JAKA Jatim tidak akan berhenti menyuarakan perjuangan rakyat, bersihkan Eksekutif dari korupsi, dan tetapkan para tersangka yang terseret kasus dana Hibah". Ujarnya.
"Munculnya Gerakan Save Pendidikan dan Save Kadindik Jawa Timur. Melihat kebelakang, ketika JAKA Jatim melakukan aksi demo dan menyoal hasil temuan KPK dari penggeledahan dirumah Wahid Wahyudi, yang berupa emas batangan, dua berlian dengan harga milyaran rupiah, dan ceque 35 milyar rupiah. Lalu aksi demo tersebut diberitakan oleh beberapa media online. Tidak berselang lama muncullah Gerakan lain dari Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang mengutuk statment tersebut tidak berdasar. Bahkan dalam pres releasenya MAKI Jatim yang bertajuk Save Pendidikan dan Save Kadindik Jatim. Hingga sampai saat ini, masalah ditemukannya emas batangan, dua berlian dan ceque 35 milyar belum tentu kebenarannya disebabkan tidak ada release resmi dari bagian pemberitaan KPK. Dan MAKI Jatim sendiri yang berusaha meluruskan opini yang berkembang, sehingga menjadi opini sangat realistis".
"Belum bisa menyangkal dan membuktikan kalo pemberitaan emas batangan, dua berlian serta ceque 35 milyard itu tidak benar. Karena MAKI Jatim tidak dalam kapasitasnya menyangkal dan tidak bisa menyuruh serta memaksa Wahid Wahyudi melakukan klarifikasi. Dari semua itu timbullah satu pertanyaan, dimana korelasinya sehingga menjadi Save Pendidikan Jawa Timur". Pungkasnya.
