JATIM - Akibat rentetan kasus dana hibah dan diperiksa nya Wahid Wahyudi serta adanya penggeledahan di rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini berimbas kepada dunia pendidikan Jawa Timur.
Perang penggiringan opini publik tak terelakkan, Beberapa waktu lalu LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM). Melakukan aksi demo dengan menuntut segera ditangkapnya Wahid Wahyudi. Dan munculnya statment di temukannya emas batangan, berlian dan ceque belum dicairkan 35 milyars
Selang beberapa hari kemudian LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengundang awak media, mengadakan press release dengan tema selamatkan wajah pendidikan Jatim dan save Kadindik Jatim. Tak luput juga MAKI mengutuk keras penggiringan opini perihal temuan KPK. Yang berupa emas batangan, berlian dan ceque 35 milyard. Karena semua itu tidak berdasar, bagian pemberitaan KPK Sendiri belum merealese semua itu.
Namun sampai sekarang penyangkalan perihal penyitaan itu, tidak keluar sendiri dari mulut Wahid Wahyudi, guna mendapatkan hak jawabnya untuk menyangkal semua itu, jika hal itu tidak benar. Sehingga memunculkan pertanyaan dan opini baru apabila penyangkalan langsung dari Wahid Wahyudi, menjadi rekam jejak apabila semua itu benar?.
Mengamati kondisi saat ini semenjak terbongkarnya korupsi dana Hibah, yang menyeret beberapa orang. Taufik Monyong berpendapat lain. Ketika di temui di kediamannya. Sabtu
(12/03/23).
Menurut Taufik yang merupakan aktivis 98, kondisi yang terjadi saat ini di Jatim adalah tanggung jawab KPK. Karena KPK lambat dan terlalu lama, sehingga tidak akan menutup kemungkinan adanya lobian dan nego. Apabila KPK dalam kasus korupsi di Jawa Timur, jika ada temuan semisal kan di dinas a atau dinas b , dinas c ya seharusnya dibawa. Agar Gubernur Jawa Timur tidak sulit, melaksanakan pembangunan Jatim selanjutnya, karena dengan kondisi begini bisa dikatakan Gubernur Jatim "tersandera".
" Menurut keyakinan saya sebagai aktivis 98. KPK, lepas dari apapun ini bersifat subtantif, tidak bisa dibuat main main. Orang awam pun akan faham jika ini lambat maka ada kemungkinan dugaan negosiasi. " Ujar Taufik.
" Seperti," ketika diskusi saya di JTV, ada Ombusrman mengatakan jika Dirjen Pajak itu sudah 6 tahun yang lalu dan sudah dilaporkan dan itu tidak ditahan sama KPK diputer puter. " Tambahnya.
Ketika di tanya lebih lanjut efek korupsi dana hibah, yang akhirnya memunculkan beberapa gerakan dan pertarungan penggiringan opini oleh beberapa LSM. Taufik menanggapi seharuanua KPK segera mengumumkan ada tidaknya dan disita apa dikembalikan hasil temuan KPK. Dan segera tetapkan tersangka. Sehingga tidak menjadi lucu lucuan saat ini.
Sedangkan mengenai isu menyelamatkan wajah pendidikan Jawa Timur. Dengan senyum khasnya Taufik mengatakan bahwa itu terlalu kecil. Semua birokarasi yang ada di provinsi Jatim perlu dibersihkan.
" KPK ini nanggung, kurang satu set. Kalau memang terbukti tangkap dan kali memang tidak ya jangan diulur ulur. Sehingga masyarakat tidak masuk dalam sebuah opini tidak jelas." Ujar Taufik.
Kalau mengenai LSM, LSM yang berani lanjut dan dukung. Sedangkan LSM yang banci jangan ikut ikut. "pungkas Taufik monyong.
Reporter Why
Editor Adam Jr
